Wordrancangan Peraturan Bupati Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun 2017

21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan. Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD pada 27 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri Mendagri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang.

Berapa Realisasi Belanja Negara Di Awal 2017 Databoks Papan Periode Belanja

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahanan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang.

Wordrancangan peraturan bupati hibah dan bantuan sosial tahun 2017. Terkait disamping itu penyerah hibah harus dilengkapi naskah perjanjian hibah oleh Bupati. PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN Menimbang. Peraturan Bupati PERBUP ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.

Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2017 yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian melalui Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi dan KabupatenKota yang mendapatkan alokasi anggaran APBN. Peraturan bupati pacitan nomor 16 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 34 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pacitan. Terkait dengan dana hibah dan bantuan sosial Kementerian Dalam Negeri Kemendagri telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi agar dana hibah dan bantuan sosial tak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah pilkada.

1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua. Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan bupati pacitan nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 32 tahun 2015 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pacitan. Peraturan bupati cilacap nomor 99 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati cilacap nomor 58 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cilacap. Tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertangunggjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan.

17Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan bupati kebumen nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati kebumen nomor 40 tahun 2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belan ja daerah kabupaten kebumen dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kebumen menimbang. Nomor 2027 tahun 2017 tentang pemberian hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uan g kepada individu keluarga masyarakat kelompok masyarakat organisasi kemasyarakatan pemerintah daerah lain dan pemerintah serta partai politik pada perubahan anggaran pendapat an dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2017. B ahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Bupati PERBUP TENTANG Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penataausahaan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Bupati PERBUP NO. Peraturan bupati perbup kabupaten jombang nomor 32 tahun 2017. Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Bahwa untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati PERBUP Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bone Bolango No.

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang. PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK Menimbang. Peraturan bupati bandung barat nomor 79 tahun 2017 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung barat.

18Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI Menimbang.

Sebanyak 154 Daerah Terdata Ikut Pilkada Serentak Genjot Dana Hibah Bansos Akhir Tahun Investigasi

Bos Naik Berikut Juknis Bos Ra Dan Madrasah 2020 2021 Ekstrakurikuler Pendidikan Belajar

Rancangan Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Profesi Pns Dosen Pada Universitas Negeri Makassar Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan Iii Pdf Download Gratis

Bagikan Artikel ini